Kolaka Timur, Jaringansultra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muh. Tito Karnavian, lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra, sekaligus menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah se-Sultra di Hotel Claro Kendari. Pada Jum’at 25 Oktober 2023.
Kegiatan ini, antara lain diikuti oleh Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sultra, seperti Pemerintah Kabupaten Koltim di wakili Sekda koltim Andi Muh Iqbal Tongasa yang saat ini sebagai Plh Bupati Koltim.
Point utama dalam rakor ini, membahas beberapa isu esensial. Yakni, pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mall pelayanan publik dan realisasi APBD.
Dalam kesempatan ini, gubernur mengungkapkan, bahwa inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali. Hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen. Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Andap.
Dalam kesempatan ini, Mendagri memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah di Sultra atas komitmen menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
Dimana, Koltim bersama 5 kabupaten/kota di Sultra, telah merespon edaran terkait 40 persen pembiayaan pilkada, dan telah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu.
“Kemudian, Kabupaten Kolaka Timur, Alhamdulilah termasuk kabupaten urutan ke-2 di Sultra, yang persentase realisasi belanja tertinggi sebesar 58, 12 persen, dan realisasi pendapatan 69.88 persen, per Oktober. Artinya, proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan ke pemerintah pusat berjalan baik,” ucap Sekda usai rapat.
Ia juga menyampaikan, jika Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah, untuk komitmen menyelesaikan masalah stunting, dengan melibatkan semua pemangku kebijakan mulai dari bupati, sekda, OPD, forkominda dan BPS, dengan Pemprov melakukan kontrol melalui rapat per minggu.
“Sola inflasi, pak Mendagri mengimbau agar Bupati bersama DPRD, melakukan kontrol kelapangan terkait harga pangan, jangan sampai pimpinan daerah tidak tau atau peduli. Dan itu kita sudah lakukan di Kabupaten Kolaka Timur,” pungkasnya.
Reporter : Asep
Editor : Haerun
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
