Rakor Bersama KPK, Gubernur Sultra Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

130
Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memberikan sambutan dalam acara Rakor pemberantasan korupsi pemerintah daerah bersama KPK.

Kendari, Jaringansultra.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran kepala daerah se-Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan daerah. Ia menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat.

“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi sangat dibutuhkan mulai dari tingkat pusat hingga ke desa dan kelurahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Gubernur memaparkan bahwa pada tahun 2025, Pemprov Sultra mencatatkan performa positif dalam sistem pengawasan KPK. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Sultra mencapai 83,54 persen dengan kategori baik.

Namun, Andi Sumangerukka memberikan peringatan kepada pemerintah kabupaten/kota yang masih memiliki skor rendah untuk segera berbenah agar capaian pencegahan korupsi di seluruh wilayah Sultra dapat meningkat secara merata.

Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sultra dan Kepolisian Daerah Sultra. Fokus kerja sama ini adalah peningkatan keselamatan dan penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Gubernur menekankan adanya kaitan erat antara kualitas infrastruktur yang bebas korupsi dengan keselamatan nyawa manusia di jalan raya. Ia memastikan akan ada pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan provinsi di seluruh wilayah, melalui pengawasan yang ketat, mulai dari perencanaan hingga pengakhiran, agar didalamnya tidak terjadi praktik korupsi yang berdampak pada keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

 

Facebook Comments Box
Iklan