Buranga, Jaringansultra.com– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menekankan pentingnya kejelasan peta jalan (roadmap) dan rencana aksi yang terukur dalam setiap pembahasan rapat kerja. Hal ini ditegaskan sebagai upaya serius pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat kerja yang digelar bersama mitra terkait pada Selasa (27/1/2026), Anggota DPRD Butur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hendrik, menyatakan bahwa evaluasi rutin saja tidak cukup. Menurutnya, rapat-rapat koordinasi harus membuahkan arah kebijakan yang konkret.
“Setiap rapat idealnya kita berbicara ada roadmap-nya. Ada langkah-langkah strategis yang jelas, mau kita capai ke mana dan seperti apa targetnya. Ini penting sebagai bagian dari komunikasi lanjutan dengan Pak Asisten maupun perangkat daerah terkait,” ujar Hendrik.
Hendrik menyoroti kinerja Panitia Percepatan PAD yang telah dibentuk selama beberapa tahun terakhir. Ia mengingatkan agar pembentukan struktur tersebut tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus dibarengi dengan capaian nyata di lapangan.
“Panitia percepatan PAD ini sudah dibentuk, bahkan sudah dua kali dalam setahun terakhir. Pertanyaannya, roadmap yang mau kita capai itu seperti apa? Jangan sampai tiap tahun dibentuk, tapi arah dan hasilnya belum terlihat jelas,” tegasnya.
Selain masalah administratif, Hendrik juga menyoroti potensi besar di sektor ketahanan pangan sebagai salah satu lumbung PAD. Ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Ketahanan Pangan, untuk lebih terbuka dalam memaparkan data keberhasilan program mereka.
Ia mencontohkan beberapa program yang perlu diaudit capaiannya, seperti pasar murah dan kios pangan, guna melihat sejauh mana dampaknya terhadap fiskal daerah.
“Kalau kita bicara PAD tahun 2026, tentu kita harus melihat sejauh mana program kerja yang sudah berjalan. Misalnya program pasar murah dan kios pangan, sejauh mana kontribusinya terhadap optimalisasi PAD. Kalau bisa, dipaparkan capaian dan tingkat keberhasilannya,” kata Hendrik.
Komitmen Pengawasan Legislatif
Pemaparan data yang transparan dinilai sangat krusial bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan data yang akurat, legislatif dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Butur.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi II DPRD Butur untuk memperkuat sinergi dengan pihak eksekutif. Tujuannya jelas: memastikan pengelolaan PAD ke depan lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah yang lebih luas. (ADV)
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
