Kendari, Jaringansultra.com – Guna mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju dan sejahtera berbasis data persisi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD dan Forkopimda dan daerah serta akademisi melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Gubernur Sultra, Jum’at 29 September 2023.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, ini sebagai upaya melahirkan data yang akurat sebagai pijakan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan.
“Saya meyakini gagasan desentralisasi yang digagas oleh para pendiri bangsa termasuk Jacob Silondae adalah desentralisasi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Saya berkomitmen melanjutkan perjuangan beliau mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Sultra,” ucapnya.
Ia menjelaskan, ada tiga konsep desentralisasi yakni, otonomi daerah merupakan suatu perjuangan para pendiri bangsa yang berupaya mewujudkan visi NKRI, yang diamanatkan alinea kedua pembukaan UUD tahun 1945, otonomi daerah di Indonesia berada dalam bingkai NKRI, serta otonomi daerah yang dikehendaki para pendiri bangsa adalah sistem pemerintahan yang berbasis pada pada akurat, sehingga kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah terencana, terukur dan tepat sasaran.
Untuk itu, Andap Budhi Revianto meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan semua kebutuhan administrasi nota kesepahaman antara pemerintah dan DPRD Sultra dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Halu Oleo serta Kementerian dan Lembaga untuk meminta pendampingan yaitu Kemendagri, Kemenkumham dan Brin.
“Keberadaaan data desa yang presisi akan memberi manfaat bagi pembangunan,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding menuturkan, melalui data ini pihaknya optimalkan prinsip base policy. Kebijakan harus berbasis data yang akurat, hanya dengan begitu bisa menyelesaikan setiap masalah dengan optimal.
“Dengan data kita bisa mendapatkan indikator-indikator utama dalam RPJM, Insya Allah bisa membantu kita dalam menetapkan program yang baik dan terarah,” kata Sukanto Toding.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Manusia Institut Pertanian Bogor, Dr. Sofyan Sjaf menyampaikan, bahwa data presisi adalah data dasar yang diorientasikan untuk menjadi big data.
“Data desa presisi untuk menjawab lima aspek kesejahteraan rakyat. Dalam konteks big data inilah kemudian kita mendorong ada metodologi baru. Metodologi baru inilah yang harus dilakukan oleh rakyat supaya murah, efisien dan efektif,” tutupnya.
Reporter : Asep
Editor : Ridho
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
