Di tengah derasnya arus digitalisasi, keluhan soal jaringan internet yang buruk di daerah seperti Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) bukanlah sekadar masalah teknis. Ini adalah persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari kelancaran pelayanan publik, kelancaran perputaran ekonomi masyarakat, hingga kesempatan seorang pelajar untuk mengakses pendidikan yang layak.
Selama ini, keluhan tersebut seringkali hanya bergema di ruang-ruang diskusi lokal tanpa solusi yang jelas.
Namun, langkah yang diambil Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Butur, Sartono, pada Jumat 18 Juli 2025 lalu, menandai sebuah pendekatan baru yang patut diapresiasi. Kunjungan kerjanya yang langsung menyasar “dapur” Telkom dan Telkomsel di Kota Baubau bukan lagi sekadar penyampaian keluhan, melainkan sebuah aksi diplomasi digital yang strategis dan patut dikawal hingga tuntas.
Strategi Dua Kaki: Membedah Masalah dengan Tepat
Hal pertama yang patut dicatat dari langkah Plt Kadis Kominfo adalah kecermatannya dalam memetakan masalah. Ia tidak datang dengan keluhan umum “internet lemot”. Sebaliknya, ia datang dengan dua agenda spesifik untuk dua entitas yang berbeda.
Kepada Telkom, tuntutannya jelas, peningkatan kapasitas jaringan internet tetap (Fixed broadband) melalui layanan Indihome. Ini adalah respons langsung terhadap kebutuhan rumah tangga, perkantoran, dan fasilitas publik yang semakin bergantung pada koneksi stabil.
Kepada Telkomsel, pendekatannya lebih tajam lagi, mantan wartawan media cetak itu memaparkan data 15 desa dan kelurahan yang masih blank spot. Ini bukan lagi argumen kualitatif, melainkan kuantitatif. Dengan menyajikan data konkret yang tersebar di lima kecamatan, Diskominfo Butur mengubah posisinya dari sekadar “pelanggan yang mengeluh” menjadi “mitra strategis pemerintah” yang menyajikan fakta lapangan untuk ditindaklanjuti.
Ini adalah langkah “jemput bola” yang jauh lebih bermartabat dan efektif daripada sekadar mengirim surat dari balik meja.
Membaca Dua Respons: Antara Aksi Cepat dan Prosedur Formal
Yang lebih menarik untuk dianalisis adalah respons berbeda dari kedua perusahaan. Pihak Telkom, melalui Head of Service Area Baubau, Harun, memberikan respons yang terkesan taktis dan operasional.
Ia mengakui masalah, mengidentifikasi penyebab spesifik (Kabel putus karena aktivitas warga), dan langsung menawarkan solusi konkret, yakni perbaikan cepat, peninggian kabel, serta komitmen koordinasi yang lebih erat dengan Diskominfo Butur. Respons ini memberikan secercah harapan karena ada pengakuan masalah dan janji aksi yang terukur.
Di sisi lain, respons dari Telkomsel yang diwakili oleh pimpinannya di Baubau, Herzan, lebih bersifat prosedural. Permintaan agar Diskominfo “segera mengirimkan surat resmi beserta dokumen pendukung” adalah langkah standar dalam birokrasi korporat. Tentu, ini adalah syarat administrasi yang wajar.
Namun, di sinilah letak titik kritisnya. Dalam konteks keluhan yang sudah menahun, permintaan ini bisa dimaknai ganda. Apakah ini adalah gerbang pembuka untuk tindakan teknis yang cepat, atau justru sebuah langkah awal dari lorong birokrasi panjang yang akan kembali memakan waktu ? Publik berharap ini adalah yang pertama.
Pekerjaan rumah pasca-Diplomasi
Kunjungan kerja di Baubau adalah sebuah permulaan, bukan akhir dari cerita. Keberhasilan diplomasi ini baru bisa diukur dari tindak lanjutnya. Kini, pekerjaan rumah menanti semua pihak.
Untuk Diskominfo Butur, pekerjaan rumah pertama adalah segera memenuhi permintaan Telkomsel dengan mengirimkan surat dan data dukung secepatnya. Jangan biarkan bola berhenti di tangan Pemda. Kedua, dan yang terpenting, adalah mengawal ketat janji Telkom. Buatlah daftar periksa: Kapan kabel mulai ditinggikan? Apakah kanal koordinasi cepat benar-benar sudah terbentuk? Pengawalan tanpa henti adalah kunci agar janji tidak tinggal janji.
Sementara untuk Telkom dan Telkomsel, ini adalah momen pembuktian komitmen. Telkom harus merealisasikan perbaikan dan peninggian kabel seperti yang dijanjikan. Sementara Telkomsel, setelah menerima surat resmi, diharapkan tidak menjadikannya sekadar tumpukan berkas, melainkan dasar untuk segera menerjunkan tim teknis guna melakukan survei dan perencanaan pembangunan BTS di 15 desa tersebut.
Sedangkan untuk masyarakat, penjelasan Telkom mengenai kabel yang putus karena aktivitas warga juga menjadi cerminan bagi kita semua. Infrastruktur digital adalah aset bersama. Perlu ada sosialisasi dan kesadaran kolektif untuk turut serta menjaga fasilitas yang ada.
Langkah Plt Kadis Kominfo Butur, Sartono, adalah contoh bagaimana seorang birokrat dapat menerjemahkan keluhan publik menjadi aksi diplomasi yang terarah dan berbasis data. Ia telah melakukan tugasnya dengan sangat baik sebagai fasilitator dan advokat kepentingan daerah.
“Kominfo Butur akan terus melakukan upaya konkret, termasuk menjalin komunikasi intensif dengan pihak penyedia layanan. Kami akan berjuang menghadirkan jaringan yang lebih baik untuk Buton Utara,” kata Sartono.
Namun, diplomasi di ruang ber-AC harus segera berbuah kerja nyata di lapangan. Masyarakat kini menanti realisasi dari janji perbaikan kabel Indihome dan berharap 15 desa yang gelap sinyal itu segera terang benderang.
Pengawalan yang ketat dan kolaborasi berkelanjutan adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kunjungan kerja ini benar-benar menjadi titik balik bagi kualitas digital di Buton Utara.
Tim Redaksi
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
