Raha, Jaringansultra.com – Dalam rangkaian kegiatan Rare dan Coastal 500 Retreat, diadakan diskusi tentang Kebijakan Nasional dan Kebijakan regional yang berkontribusi terhadap komitmen Indonesia terhadap Global.
Acara diskusi ini dihadiri oleh 13 pemimpin daerah/walikota dari 7 negara, yakni dari Indonesia yang di wakili oleh Plt. Bupati Muna, Drs. Bachrun Labuta serta delegasi lainnya dari negara Honduras, Brazil, Guatemala, Mozambik, Palau Filipina, yang di selenggarakan oleh RARE di Filipina, Kamis 30 Mei 2024.
Pertemuan ini membahas tentang strategi para pemimpin daerah dalam mengatasi isu-isu global dengan menerapkan strategi local di masing-masing daerahnya. Ada tiga isu yang menjadi diskusi hangat yakni, Adaptasi Perubahan Iklim, Other Effective (Area Based) Conversation Measures atau di Indonesia dikenal dengan Kawasan pengelolaan perairan yang memberikan dampak konversasi dengan target Nasional 30 persen kawasan yang dilindungi pada tahun 2045 serta diskusi tentang Global Biodiversity Framework.
Plt. Bupati Muna, Bachrun Labuta menyampaikan, beberapa informasi tentang kondisi daerah dan masyarakatnya dalam melakukan tindakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi cuaca yang tidak menentu memberi dampak pada sulitnya dan semakin jauh melakukan kegiatan perikanan bagi nelayan kecil.
“Hal ini cenderung membahayakan keselamatan mereka di laut, hasil tangkapan yang semakin berkurang dan biaya operasional kegiatan yang terkadang tidak memenuhi biaya operasional yang telah dikeluarkan,” ungkap Bachrun.
Lanjutnya, pelaksanaan program Pengelolaan Akses Area Perikanan atau PAAP di Muna adalah contoh nyata melakukan tindakan adaptasi berbasis terhadap perubahan iklim bagi nelayan skala kecil. Program ini menerapkan adaptasi berbasis Ekosistem (Ecosystem Based Adaptation) juga sekaligus adaptasi yang berbasis komunitas (Community Adptation Based).
“Masyarakat nelayan di Muna diberikan berbagai penguatan kapasitas untuk untuk menjamin peran masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan secara kolektif dan memperkuat tata kelola sumber daya perikanan di tingkat lokal,” imbuhnya.
Selain itu, program PAAP ini dapat menjamin keberlangsungan sumber daya perikanan dan konservasi ekosistem laut, namun pada saat bersamaan juga memberikan jaminan penghidupan yang lebih berkelanjutan bagi nelayan skala kecil.
“Hal ini dapat dipastikan bahwa nelayan kecil dapat melakukan kegiatan penangkapan tidak jauh dari rumah mereka, kepastian keamanan terjamin dan hasil tangkapan yang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.
Dalam diskusi selanjutnya terkait , Other Effective (Area Based) Conversation Measures atau di Indonesia dikenal dengan Kawasan pengelolaan perairan yang memberikan dampak konversasi dengan target Nasional 30 persen kawasan yang dilindungi pada tahun 2045.
Bachrun menjelaskan, bahwa apabila OECM diakui oleh Negara Indonesia maka pemerintah daerah memiliki kesempatan besar untuk berkontribusi pada capaian target 30 persen kawasan laut yang dilindungi pada tahun 2045.
“Diharapkan dengan adanya pengakuan OECM pemerintah daerah dan masyarkat pesisirnya diberikan ruang yang lebih berkontribusi terhadap melestarikan keanekaragaman hayati laut untuk kesejahteraan nelayan di bidang pemberdayaan masyarakat, kesehatan, Pendidikan dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Membahas tentang Global Biodiversity Framework atau yang disebut Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati, ia menerangkan tentang contoh potensi yang dimiliki daerahnya yakni Kawasan mangrove yang sangat luas.
“Kabupaten Muna memiliki hutan mangrove sebesar 27.204,55 ha, sekitar 22.175,47 ha kondisi baik dan sisanya 5.029,08 ha kondisi rusak,” terangnya.
Mangrove di Kabupaten Muna ini merupakan rumah bagi aneka ragam hayati (aneka ragam ikan, buaya, burung, kepiting) dan disisi lain menjadi ekosistim sebagai tempat perlindungan terhadap ancaman bencana, seperti angin kencang pada musim-musim tertentu.
Sebagaimana diketahui Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati (Global Diversity Framework) memiliki Elemen Kunci dengan tujuan Global untuk 2050, yakni:
1. Meningkatkan kesehatan ekosistem dan spesies, termasuk menghentikan kepunahan spesies yang disebabkan oleh manusia.
2. Penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
3. Pembagian manfaat yang adil dan merata.
4. Kesenjangan pendanaan keanekaragaman hayati sebesar 700 miliar USD dapat diatasi dengan memastikan tersedianya sarana implementasi yang memadai.
Salah satu strategi Pembangunan Kabupaten Muna untuk berkontribusi pada kerangka kerja keanekaragaman hayati adalah dengan berupaya menerapkan kebijakan tentang penduan pemanfaatan hutan mangrove.
“Program unggulan untuk adaptasi perubahan iklim termasuk memperkenalkan budidaya udang yang berkelanjutan serta mendorong rehabilitasi mengrove yang telah rusak dan melakukan perlindungan hutan mangrove yang masih tersisa,” tutupnya.
Reporter: Ebit Vernanda
Editor : Ridho
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
