Kendari, Jaringansultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta pemerintah kota (Pemkot) Kendari tetap fokus mengendalikan inflasi pasca mengingat harga kebutuhan pokok belum kembali normal.
Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari terus memantau harga dan stok kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar agar harganya tetap stabil.
“Kalau inflasi ini terus ditekan, maka harga barang dan jasa tidak akan naik secara drastis, sehingga daya beli konsumen tetap terjaga. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa terbebani oleh kenaikan harga yang terlalu tinggi,” kata Samsuddin Rahim, Rabu 24 Mei 2023.
Menurut mantan Ketua DPRD Kota Kendari ini menjelaskan, jika terjadi inflasi, maka harga barang dan jasa akan naik secara signifikan, sehingga
dapat mengurangi daya beli masyarakat. Dampak ini bisa membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Untuk itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap kepada pemerintan kota untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Ini akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk dari luar daerah, sehingga dapat menekan inflasi,” tutupnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengaku, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota dalam memberikan bantuan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pelaku sektor transportasi angkutan umum, operasi pasar, dan gerakan menanam.
Sementara untuk sektor transportasi udara sebagai penyumbang inflasi di Kota Kendari, di luar jangkauan Pemkot Kendari, sebab kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
“Frekuensi warga yang datang ke Kendari menggunakan transportasi udara semakin tinggi. Tetapi tidak diimbangi dengan jumlah peningkatan penerbangan, justru akan terjadi pengurangan penerbangan atau maskapai yang masuk,” ujarnya.
Ia menambahkan, maka secara ekonomi atau hukum pasar mengakibatkan terjadi peningkatan biaya dan itu Pemkot Kendari tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan melakukan intervensi.
“Kita harapkan, apa yang telah diupayakan itu dapat mengarah ke hal positif hingga bisa mengendalikan inflasi di Kota Kendari,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si pada peringatan HUT ke 192 Kota Kendari mengatakan, tantangan masih harus dihadapi pemerintah Kota Kendari seperti laju pertumbuhan ekonomi masih di bawah angka nasional, pengendalian inflasi yang belum optimal di April angka inflasi sebesar 5,51 persen di atas inflasi nasional sebesar 4,33 persen, meskipun angka itu berpengaruh besar terhadap angka transportasi udara yang mahal
Angka pengangguran terbuka sebesar 5,23 persen di bawah target RPJMN sebesar 2,5 persen. Angka stunting sebesar 19,5 persen masih harus ditekan hingga 14 persen di tahun 2024.
“Pengendalian inflasi dengan fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di lapangan atau di pasar-pasar,” jelasnya
Ia menambahkan, pengurangan angka kemiskinan dengan pemberian bantuan, program padat karya dan kemudahan mengakses UMKM. Kemudian, penurunan angka stunting dengan mengaktifkan posyandu dan puskesmas, memaksimalkan pengelolaan APBD agar dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Selanjutnya menyusun rencana induk kota dan penajaman visi misi yang dapat menunjukkan keunikan dan keunggulan setiap daerah.(Adv)
Reporter : Haerun
Editor : Ridho
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
