Kendari, Jaringansultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2022.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Subhan didampingi Wakil Ketua LM. Inarto dan Samsudin Rahim serta anggota DPRD, turut dihadiri Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala dan Forkopimda. Rapat tersebut sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari di ruang rapat paripurna, Selasa 18 April 2023.
Rekomendasi DPRD dibacakan Ketua Pansus LKPJ, La Ode Ashar yang menyatakan menerima LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2022 dengan memberikan beberapa rekomendasi terkait kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari serta mengapresiasi pencapaian pemerintah kota pada tahun 2022.
“Perlu kiranya melalukan rasionalisasi target Penerimaan bagi semua OPD apakah target yang diberikan sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki OPD” bebernya.
La Ode Asar yang merupakan anggota DPRD dari Partai Golkar memberikan masukan agar memaksimalkan penggunaan tapping box untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak jasa yang diterapkan di Kota Kendari.
“Perlu kiranya melalukan penggalian PAD secara masiv dan jika diperlukan melibatkan konsultan melakukan penelitian sumber sumber PAD potensial di Kota Kendari” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu memberikan tanggapan atas rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2022.
“Kami menyadari bahwa capaian tahun 2022 yang lalu masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan, diperbaiki dan disempurnakan bersama di masa-masa mendatang,” ujarnya.
Lanjut Asmawa Tosepu mengatakan, rekomendasi DPRD tersebut merupakan masukan bagi pemerintah kota untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di waktu yang akan datang.
“Tidak kurang dalam catatan kami ada lima halaman rekomendasi dari berbagai bidang atau sektor yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Kendari, sekali lagi terima kasih,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar lebih baik lagi. Diantaranya penurunan prevalensi stunting yang saat ini masih berada di angka 19,5 persen, kemudian angka inflasi yang mencapai angka 6,91 persen atau ada di atas rata-rata nasional. Penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan angkatan kerja mengatasi pengangguran.
“Perbaikan infrastruktur dasar perkotaan, perbaikan infrastruktur pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan serta pengembangan sektor kepariwisataan, khususnya pengembangan destinasi baru. Pengembangan inovasi daerah berbasis UMKM dan industri kreatif berbasis ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hal krusial yang menjadi perhatian pemerintah Kota Kendari adalah pemanfaatan bangunan Puskesmas Kandai, Rumah sakit tipe D dan jalan inner ringroad ZA Sugianto Kali Kadia yang menggunakan dana pinjaman PEN.
Selain itu, usulan sistem pengelolaan sampah akan dilakukan di TPA Puwatu setelah pemerintah provinsi menyetujui pembentukan UPTD TPA Puuwatu. Sehingga kondisi TPA Puuwatu seperti 10 tahun lalu bisa dikembalikan.(Adv)
Reporter : Haerun
Editor : Ridho
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
