Buranga, Jaringansultra.com– Persoalan sampah yang berserakan dan bau busuk menyengat kini menjadi problematika serius di wilayah Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ini dipicu oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, salah satunya yang kerap dikeluhkan warga adalah tumpukan sampah di Pelabuhan Ereke, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu.
Menyikapi keluhan konstituen terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipertanyakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Butur mengambil langkah tegas. Komisi II DPRD menggelar rapat koordinasi dengan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 27 Januari 2026 untuk mencari solusi tuntas atas permasalahan ini.
Anggota Komisi II DPRD Buton Utara, Endri, menekankan bahwa persoalan sampah tidak bisa disamakan dengan agenda pembangunan lainnya yang masih bisa diperdebatkan waktunya.
“Persoalan sampah merupakan prioritas utama. Kalau persoalan lain masih bisa diperdebatkan atau ditunda-tunda eksekusi di lapangan. Namun, soal pembersiahan sampah satu hari saja tak diangkut, sudah menumpuk dan bau busuk dimana-mana. Ini persoalan harus diselesaikan,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, juga menyoroti pentingnya kajian khusus dan kerja sama lintas sektor agar penanganan sampah tidak dilakukan secara parsial.
“Kami sangat betul-betul mencari bagaimana caranya mendapatkan satu solusi masukan dalam rangka menangani sampah itu. Karena sampah ini tidak bisa dianggap enteng, tentu penanganan masalah sampah ini harus ada satu kajian khusus yang mendukungnya. Sehingga harus kolaborasi dengan berbagai OPD,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong DLH untuk bergerak aktif melakukan sosialisasi hingga ke tingkat bawah. “Sebagai decision maker-nya adalah DLH, tetapi ini semua DLH bisa mempromosikan, bisa mensosialisasikan ke tingkat mitra-mitra ke bawahnya. Sehingga Buton Utara ini perlu kolaborasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan sampah yang,” tekannya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Butur, Abdul Mustarif Saleh, memberikan edukasi mengenai bahaya sampah dari sisi kesehatan dan lingkungan. Ia menjelaskan bahwa manajemen sampah yang buruk akan berdampak sistemik terhadap kualitas hidup warga.
“Sampah merupakan material sisa yang tidak diharapkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan tikus got dan serangga (lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain) yang membawa kuman penyakit,” jelas Abdul Mustarif Saleh.
Ia juga menambahkan bahwa risiko banjir menjadi ancaman nyata jika pola pembuangan sampah tidak segera dibenahi.
“Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air yang akhirnya membuat air terkurung dan tidak bergerak, menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria. Sampah yang menyumbat saluran air atau got dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dalam got yang tadinya dibuang keluar oleh setiap rumah akan kembali masuk ke dalam rumah sehingga semua kuman, kotoran dan bibit penyakit masuk lagi ke dalam rumah,” terangnya.
Pihak DPRD menyadari bahwa pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi besar terhadap kuantitas sampah. Meningkatnya daya beli serta kegiatan penunjang ekonomi daerah menuntut pemerintah untuk lebih sigap dalam mengelola residu hasil teknologi dan kebutuhan pokok masyarakat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi DLH Butur untuk lebih kolaboratif dalam merangkul pemerintah kecamatan dan kelurahan demi mewujudkan Butur yang bersih dan sehat. (ADV)
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
