Buranga, Jaringansultra.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara (Butur) 2025-2029 telah resmi disepakati. Namun, di balik visi besar “Buton Utara yang AMAN dan Sejahtera,” terungkap sebuah tantangan fundamental yang dapat menghambat laju pembangunan. Misalnya saja, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.
Isu krusial ini menjadi sorotan utama Bupati Butur, Afirudin Mathara, dalam Rapat Paripurna bersama DPRD di Ruang Gedung Serba Guna DPRD Butur, belum lama ini.
Menurut orang nomor satu di Butur itu, sehebat apapun rencana yang tertuang dalam RPJMD, pelaksanaannya akan rapuh jika tidak ditopang oleh kekuatan finansial daerah.
“Rendahnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, karena masih terdapat potensi PAD yang belum dimaksimalkan penerimaannya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah ini dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari kita semua khususnya Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis pengelola PAD,” tegas Bupati Afirudin di hadapan para anggota dewan dan jajaran pemerintahannya.
Afirudin secara gamblang mengakui bahwa selama lima tahun terakhir, denyut nadi pembangunan di Butur sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini menempatkan daerah dalam posisi rentan.
“Ketika terjadi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, kemampuan fiskal kita akan sangat terpengaruh. Kita tidak bisa terus menerus berada dalam situasi seperti ini,” ujarnya.
Untuk mewujudkan lima misi pembangunan yang telah dicanangkan, termasuk pengembangan ekonomi dan penyediaan infrastruktur, Bupati menuntut adanya terobosan.
Ia menyerukan perlunya kreativitas dan inovasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang menjadi ujung tombak penerimaan daerah.
Secara khusus, Bupati memberikan ultimatum bahwa peningkatan PAD akan menjadi tolak ukur utama kinerja dan keberhasilan para kepala perangkat daerah.
Menurutnya, ini bukan lagi sekadar target, melainkan cerminan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Butur akan fokus pada empat pilar utama, yakni menggali potensi PAD baru dan mengintensifkan sumber-sumber yang sudah ada. Menata ulang organisasi untuk memperkuat kelembagaan dan efektivitas pelayanan.
Kemudian, melakukan penghematan drastis pada belanja barang, jasa, dan operasional untuk dialihkan ke sektor belanja publik. Terakhir, meningkatkan lobi dan usaha untuk perolehan dana bagi hasil, DAK, DAU, serta Dana Insentif Daerah (DID).
“Kami yakin dan percaya, dengan niat yang tulus dan kerja keras kita bersama, akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat luas demi terwujudnya Buton Utara yang AMAN dan Sejahtera,”pungkasnya.
Reporter : Asep
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
