Kendari, Jaringansultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2023 sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari.
Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD kota Kendari H. Subhan didampingi wakil Ketua DPRD kota Kendari La Ode Muhammad Inarto dan H. Samsuddin Rahim serta dihadiri Pj Walikota Kendari Muhammad Yusup, Sekda Kota Kendari Ridwansyah Taridala, Forkopimda, dan Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari di paripurna, Senin 22 April 2024.
Anggota DPRD Kota Kendari dari Fraksi Golkar, LM Rajab Jinik membacakan sejumlah rekomendasi DPRD Kota Kendari hasil pembahasan pansus yang dibuat DPRD Kota Kendari.
Dalam penyampaiannya Ketua Pansus LKPJ mengatakan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Kendari tahun 2023 didasari pada catatan-catatan strategis 7 fraksi di DPRD Kota Kendari.
“Pendidikan, perlunya perhatian khusus pemerintah kota Kendari khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan karena masih adanya anggaran pendidikan yang tidak terealisasi khususnya ruang kelas baik yang dibangun baru rehab berat maupun rehab sedang hal ini untuk menjamin peningkatan kota jumlah peserta didik di semua sekolah dari tahun ke tahun dapat bertambah serta menjamin anak-anak di kota Kendari dapat mengenyam pendidikan di tempat yang layak” ucapnya.
Ketua Komisi 3 ini juga menerangkan rekomendasi DPRD juga menyoroti bidang kesehatan dimana OPD terkait dan pemerintah kota Kendari diharapkan mengeluarkan kebijakan yang tegas dan jelas serta langkah-langkah inovatif dalam mewujudkan rumah sakit dan Puskesmas yang ada terutama Rumah sakit antrian dan Puskesmas kemaraya perlu adanya penyediaan sarana medis yang Lebih baik yang didukung sumber daya manusia yang profesional dan inovatif dalam pengelolaannya.
“Sehubungan dengan fenomena menjamurnya anak terlantar atau peminta-minta yang ada di berbagai sudut kota dan perempatan traffic light maka dinas sosial dan satpol PP agar berkolaborasi dengan aparat kepolisian untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut termasuk membongkar apabila ada unsur mafia di dalamnya karena berdasarkan informasi yang diperoleh rata-rata mereka berasal dari luar kota Kendari,” jelasnya.
Sementara itu, bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat rekomendasi DPRD kota Kendari agar satpol PP selain keamanan ketertiban masyarakat juga memiliki pengaruh pada aspek pendapatan daerah karena itu perlunya dukungan dan peningkatan terhadap program kegiatan penegakan Perda di Satpol PP minimal dukungan anggaran yang layak serta pemadam kebakaran agar adanya penambahan anggaran operasional dikarenakan unitnya yang terbatas karena memiliki peran penting saat terjadi musibah kebakaran.
“Kepada dinas PUPR, DLHK, dan dinas perumahan agar proses perizinan dan evaluasi terhadap pengusaha developer lebih ditingkatkan lagi seiring makin pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan di kota Kendari karena sering mengakibatkan banyaknya keluhan warga terkait kerusakan lingkungan yang dapat berdampak buruk di kemudian hari,” ungkapnya.
Politisi Golkar ini mengatakan rekomendasi DPRD Kota Kendari juga mengharapkan PUPR kota Kendari agar lebih memaksimalkan beberapa kegiatan pemerintah kota Kendari yang berhubungan dengan pencegahan banjir, kerusakan jalan dan pemeliharaan infrastruktur umum dan pemerintahan agak realisasi anggaran dapat ditingkatkan.
“Berkaitan dengan permasalahan sampah agar dimaksimalkan koordinasi dan komunikasi antara dinas lingkungan hidup dengan pemerintah kelurahan melalui RT/RW terkait mekanisme pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efektif dalam lingkungan kompleks perumahan serta adanya peningkatan insentif untuk petugas kebersihan dan penambahan Armada angkutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja dan sinergi DPRD Kota Kendari dan Forkopimda dalam mendukung Pemerintah Kota Kendari.
Orang nomor satu di Kota Kendari ini meminta sinergitas terus berjalan ke depan dalam menjalankan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Kendari. Salah satunya penataan wajah Kota Kendari dengan pembenahan infrastruktur dasar perkotaan seperti, pedestrian jalan, taman, drainase dan lampu penerangan jalan.
“Pengembalian fungsi tata ruang kota atau ruang publik yaitu penertiban pedagang yang berjualan di atas trotoar atau drainase. Tentu ini yang menjadi salah satu faktor penyebab kekumuhan, banjir akibat tersumbatnya drainase,” tegasnya.
Kepala BPBD Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menambahkan, tentang rekomendasi dan masukan DPRD Kota Kendari, pemerintah kota Kendari siap menerima dan akan menjadi perbaikan dalam menjalankan program di tahun yang akan datang. (Adv).
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
