Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Komisi I DPRD Kota Kendari Raker Bersama Pendamping PKH

19
Sejumlah anggota DPRD Kota Kendari saat rapat bansos

Kendari, Jaringansultra.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat kerja (Raker) bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membahas penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kota Kendari.

Raker yang digelar di ruang aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari
ini dipimpin langsung Ketua Komisi I La Ode Lawama didampingi Wakil Ketua Komisi I H. Rahman Tawulo serta nggota Komisi I Ilham Hamra dan juga diikuti oleh Ketua Komisi III LM. Rajab Jinik dan anggota Komisi III La Ode Ashar serta Anggota Komisi II Andi Sulolipu.

Raker yang membahas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kota Kendari melalui pendamping Program Keluarga Harapan ini dihadiri oleh Dinas Sosial Kota Kendari dan pendamping PKH se-Kota Kendari.

DPRD Kota Kendari gelar raker bersama pendamping PKH

Selain itu, Raker ini juga membahas video viral beberapa waktu lalu terkait adanya dukungan pendamping PKH pada salah satu Caleg Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Komisi I La Ode Lawama mengatakan, usai mendengarkan beberapa pihak dan juga keterangan dari pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial yang menangani bansos agar kiranya penyaluran PKH.

“Kita minta untuk menetralisasi masalah ini Komisi I DPRD Kota Kendari berharap kepada koordinator PKH se Kota Kendarj agar mewanti-wanti pendamping PKH agar jangan terlibat politik praktis dalam penyaluran bansos,” kata La Ode Lawama, Jumat 27 Oktober 2023.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan,
seperti apa yang dikatakan pelaksana Dinas Sosial untuk membuat video bersama agar pendamping PKH betul-betul independen tidak memihak siapapun dan video tersebut dipublish melalui media massa agar masyarakat lebih memahami terkait mekanisme penyaluran bansos.

Sejumlah pendamping PKH

“Kita berharap pendamping betul-betul independen tidak memihak kepada siapapun dan menyampaikan pernyataan agar
masyarakat lebih memahami terkait mekanisme penyaluran bansos,” tutupnya.

Sementara itu, Rahman Tawulo mengatakan, di momen politik saat ini diharapkan pendamping PKH agar tidak mengaitkan bansos dengan politik, karena itu program dari pemerintah langsung.

“Kita harap para pendamping untuk benar-benar bekerja sesuai koridor yang telah ditentukan. Jangan pernah melakukan hal yang di luar batas, karena kita pasti tau ada gerakan tambahan,” tutupnya.(Adv)

Reporter : Haerun

Editor : Ridho

Facebook Comments Box
Iklan