Kendari, Jaringansultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP), aduan masyarakat terkait pelayanan jasa kapal cepat yang sering over kapasitas penumpang.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sultra Suwandi Andi, didampingi Abdul Salam Sahadia dan Yudhianto Mahardika.
Turut hadir dalam RDP tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Sultra Rajulan, Kepala KSOP Kelas II Kendari, Letkol Marinir Agus Winarto dan perwakilan kapal cepat Cantika Express, serta instansi terkait di Gedung Sekretariat DPRD Sultra, Senin 16 Januari 2023.
Anggota Komisi III DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia mengatakan mengenai aduan masyarakat adanya over kapasitas kapal cepat yang dinilai kerap terjadi, harus ada tindakan agar hal tersebut tidak lagi terjadi. Mengingat, tegas dia ini membahayakan bagi penguna jasa penyeberangan kapan cepat Kendari-Raha-Baubau begitu juga sebaliknya.
“Ini harus menjadi perhatian serius dan kerja sama dari semua pihak, baik itu pemerintah daerah, DPRD Sultra, KSOP, Pelindo dan instansi lainnya untuk mencarikan solusi agar over kapasitas kapal cepat ini tidak lagi tetjadi,” kata Abdul Salam Sahadia.
Politikus Partai Demokrat ini menilai terjadinya over kapasitas dikarenakan adanya penumpang gelap kapal cepat Kendari-Raha-Baubau yang hanya mengandalkan oknum atau calo tanpa memperhatikan aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi.
“Penumpang gelap ini membuat over kapasitas kapal cepat, karena tidak masuk dalam daftar manifes kapal, kalau kapal sesuai manifes pasti tidak over kapasitas. Jadi ini yang harus ditertibkan bersama-sama,” tegas Salam.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Kendari, Letkol Marinir Agus Winarto mengakui memang ada kejadian kelebihan penumpang di Pelabuhan Nusantara. Tapi untuk menertibkan itu harus melibatkan banyak lembaga, bukan hanya KSOP dan Pelindo,
Operator pelabuhan dan pemilik kapal.
Ia menambahkan, masalah ini tidak bisa hanya melibatkan KSOP sendiri yang menyelesaikan. Tapi harus ada dukungan dari pemerintah daerah, DPRD Sultra dan berbagai lembaga.
“Makanya kita di panggil di DPRD untuk merapatkan barisan menertibkan pelabuhan itu. Nanti kita mencari solusi bersama-sama. Justru kita berterima kasih diundang DPRD sekaligus melapor dengan keterbatasan yang kita miliki,” tutupnya. (B)
Penulis : Haerun
Editor : Tino
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
