Buranga, Jaringansultra.com– Mengawali kalender kerja tahun 2026, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) bergerak cepat menggelar rapat koordinasi perdana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Bertempat di Aula Gedung Serba Guna DPRD Butur, Kamis 8 Januari 2026, rapat ini menjadi panggung diskusi krusial mengenai strategi bertahan di tengah merosotnya dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Mazlin, didampingi anggota legislatif Muh Sairman Sahadia dan Darwin Kunu, pertemuan ini menyoroti realitas pahit keuangan daerah yang berdampak signifikan pada ruang gerak instansi pemerintah.
Ketua Komisi I, Mazlin, mengungkapkan keprihatinannya atas keterbatasan anggaran rutin yang kini dialami hampir seluruh OPD. Diketahui, rata-rata OPD hanya mengelola dana sekitar Rp100 juta, sebuah angka yang menuntut kreativitas tinggi dalam manajerial.
“Kita harus berpikir keras bagaimana bisa tetap berbuat maksimal dengan anggaran yang sangat terbatas. Efisiensi bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegas Mazlin di hadapan para kepala OPD.
Meski kondisi fiskal sedang “sesak”, DPRD Butur menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kendor sedikit pun. Mazlin menekankan bahwa keterbatasan modal tidak boleh menjadi alasan bagi menurunnya produktivitas ASN di Buton Utara.
“Pelayanan harus tetap maksimal dan kinerja terus ditingkatkan. Rakyat tidak boleh merasakan dampak dari penurunan anggaran ini dalam hal pelayanan dasar,” tambahnya.
Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam rapat tersebut adalah kedisiplinan anggaran pada hal-hal mendasar. Komisi I memberikan peringatan keras agar kejadian memalukan seperti tunggakan tagihan listrik dan pajak kendaraan dinas tidak terulang kembali.
Ada dua poin utama yang menjadi sorotan yakni, prioritas tagihan listrik. Dimana, DPRD meminta OPD memastikan biaya operasional listrik dibayar tepat waktu agar tidak mengganggu pelayanan kantor.
Kemudian, pajak kendaraan dinas. Politisi Partai Demokrat ini meminta seluruh aset kendaraan dicek kembali masa berlaku pajaknya dan segera dilunasi.
“Jangan ada lagi isu utang atau tunggakan listrik yang sampai terdengar ke luar daerah. Itu harus diutamakan dan jangan ditunda-tunda pembayarannya,” pungkas Mazlin dengan tegas.
Rapat perdana ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Butur tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan Butur mampu melewati masa transisi keuangan ini dengan tetap menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV)
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
