Buranga, Jaringansultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat kerja strategis guna mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat yang berlangsung di Aula Rapat Setda Butur pada Selasa, 2 September 2025, ini difokuskan untuk mencari solusi atas ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, melalui Kasubag Protokol Hamsil, menyatakan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk meminimalisir dampak dari kapasitas fiskal daerah yang masih lemah.
“Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penagihan dan pengelolaan PAD, serta merumuskan strategi dan langkah konkret untuk optimalisasinya,” terang Hamsil.
Dalam rapat tersebut, diidentifikasi beberapa sektor pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk digenjot, antara lain:
* Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
* Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup pajak restoran, tenaga listrik, perhotelan, parkir, serta kesenian dan hiburan.
* Pajak Reklame.
* Pajak Air Tanah.
* Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
* Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Bupati Afirudin Mathara menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Menurutnya, anggaran harus diprioritaskan untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM.
“Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran yang pro rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati yang juga politisi Partai Gerindra itu menyoroti krusialnya sinergi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. “Sinergi harus lebih diperhatikan, termasuk memperkuat hubungan dengan DPRD dalam mencari dan menemukan sektor-sektor pendapatan baru,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa APBD memegang peranan strategis untuk mendukung seluruh aktivitas pemerintah daerah, mulai dari pelayanan publik, implementasi regulasi, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Melalui rapat evaluasi dan optimalisasi ini, Pemkab Butur berharap dapat mewujudkan pengelolaan PAD yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi menyokong pembangunan daerah yang lebih maju dan merata.
Reporter : Asep
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
