Kendari, Jaringansultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan peninjauan lapangan kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 70 Kendari sangat memprihatinkan dan membahayakan siswa, Senin 30 Januari 2023.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III, LM Rajab Jinik didampingi sejumlah anggota Komisi III La Ode Ali Akbar, Hasbulan, Noviana, Husen Machmud dan dr. Jabar Al Jufri. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kendari, Saemina.
Kondisi gedung sekolah yang terdiri tiga ruangan memang sangat memprihatinkan dan membahayakan siswa, karena gedung terlihat retak, kumuh, tidak terawat dan sudah tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Saat ini gedung tersebut tidak dipergunakan lagi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik mengatakan, terkait kondisi gedung SDN 70 Kendari sangat memprihatinkan dan membahayakan sudah lama terjadi dikarenakan sudah termakan usia dan ketika dilakukan perbaikan ternyata masih ada kendala terkait ganti rugi lahan yang pernah dijanjikan dulu kepada pemilik lahan.
Ia menambahkan, gedung ini sudah tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Untuk dilakukan perbaikan gedung juga tidak bisa karena masih dihalangi oleh yang punyak hak disini dengan mengklaim untuk diselesaikan dulu haknya baru bisa dilakukan perbaikan.
“Tapi kita minta dua bulan untuk diselesaikan. Saya akan panggil di DPRD dan dirapatkan dengan OPD-OPD terkait nanti kita putuskan, karena persoalan ganti rugi ini tanggung jawab pemerintah,” kata LM Rajab Jinik.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, terlepas dari masalah tersebut ketika sudah selesai semua persoalan lahan berarti sudah menjadi hak negara dan tanggung jawab pemerintah dan DPRD di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, karena untuk induk sudah tidak bisa lagi.
“Kita jaminkan ketika sudah selesai lahannya, kita jaminkan di APBD-P. Nanti kita rapatkan bersama Komisi III
dan ada 6 orang anggota DPRD Dapil Kambu-Baruga untuk berkontribusi di SD 70 Kendari ini dan diputuskan di Banggar nantinya,” jelasnya.
“Jadi nanti kita lihat apa yang dibutuhkan seperti Paving Blok, Pagar, pergantian gedung. Pada intinya kami di DPRD Kota Kendari akan tetap mengusulkan, karena kita ini tidak kekurangan anggaran, karena dunia pendidikan diprioritaskan di APBN dan APBD sebesar 21 persen,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III La Ode Ali Akbar mengatakan, terkait masalah di SDN 70 Kendari ini sebenarnya pemilik lahan sudah menghibahkan sekian tapi di sertifikatnya ada kelebihan tanah dan pemilihan meminta haknya dengan ganti rugi.
Ia menambahkan, setelah selesai ganti rugi lahan tersebut dan tidak ada lagi kendala untuk membangun gedung sekolah yang baru, bangunan di SDN 70 Kendari saat ini sebenarnya sudah tidak layak untuk sekelas Kota Kendari.
“Ketika sudah mengembalikan haknya, maka saya secara pribadi sebagai wakil rakyat akan memikirkan apa yang harus kita lakukan di sekolah ini dalam mendorong infrastruktur sekolah ini. Kita benahi, kita pagar, paving blok dan lainnya yang menunjang sekolah ini,” kata Ali Akbar.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, dirinya yang berada di Komisi III bermitra langsung dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan memperjuangkan infrastruktur sekolah tersebut dalam pembahasan APBD.
“Kalau selesai masalah ini. Kemudian kita bahas di DPRD untuk anggaran.
Kebetulan ini wilayah Dapil saya akan memberikan perhatian terhadap kemajuan sekolah tersebut terkhusus infrastruktur,” tutupnya.
Di tempat yang sama Kepala Dikmudora Kota Kendari, Saemina mengatakan, kondisi gedung sekolah tersebut memang sudah lama tidak layak pakai. Tetapi ketika dilakukan perbaikan ternyata mengalami kendala lahan yang masih bersengketa.
Kata dia, memang sudah dihibahkan pemilik lahan akan tetapi ada kelebihan dalam sertifikat yang saat ini dipermasalahkan. Jadi fokus saat ini menyelesaikan dulu lahan yang diklaim ini setelah itu baru dipikirkan infrastruktur sekolah.
“Kalau kita lihat kondisi gedung sekolah ini sudah tidak layak. Sebenarnya kemarin sudah ada CSR untuk membantu sekolah ini, tapi karena masalah lahan menjadi kendala. Jadi fokus kami menyelesaikan dulu pembebasan lahan ini baru kita mulai ke infrastrukturnya,” tutupnya. (Adv/Haerun)
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
