Kendari, Jaringansultra.com – Langkah Pemerimtah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengendalikan inflasi dengan melaunching Kios Pangan Morini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Lapulu dan Pasar Andounohu, Jumat 12 Juli 2024.
Kios tersebut dilaunching langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup dengan dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Doni Septadijaya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra dan kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Muhammad Yusup mengatakan, Kios Pangan Morini dipusatkan di Pasar Lapulu merupakan kios pangan TPID Kota Kendari pertama yang diresmikan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan juga untuk menjaga pasokan dan ketersediaan pangan di Kota Kendari.
“Kedepannya keberadaan Kios Pangan Morini nantinya tidak hanya menyediakan beras, gula dan minyak goreng, akan tetapi kebutuhan pokok lainnya, seperti bawang merah, bawang putih, telur dan sayur yang sewaktu-waktu mengalami kenaikan harga, dengan maksud menstabilkan pasokan dan harga,” kata Muhammad Yusup.
Orang nomor satu di Kota Kendari ini mengatakan, pemerintah kota juga sedang menginisiasi agar Kios Pangan Morini TPID Kota Kendari bisa berada di seluruh pasar di Kota Kendari.
“Saya berharap tim TPID untuk secepatnya mengadakan kios pangan ini di Pasar Sentral Kota dan Pasar Mandonga, karena ini yang menjadi titik penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap kita untuk bagaimana cara kita mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra ini berharap ada sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder tetap terjalin dengan baik agar inflasi di Kota Kendari bisa terkendali.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf mengatakan, dengan dilaunchingnya Kios Pangan Morini ini akan bisa membantu masyarakat.
“Kita ingin membantu masyarakat agar keterjangkauan untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula bisa terjangkau karena yang dijual disini berdasarkan harga pemerintah bukan harga pasar,” tutupnya. (Adv).
BERITA TERKINI
ADVERTORIAL
